Mengkonsumsi makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi umat muslim, makanan tidak hanya harus sehat dan baik, tetapi juga harus halal. Halal dan Haram bagi umat muslim merupakan masalah yang sangat krusial, karena masalah ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim (87,18% dari total penduduk)[1] merupakan pasar yang potensial bagi produk halal.[2] Namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, total persentase produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal baru sebanyak 26,11%.[3] Masih banyak produk yang beredar di Indonesia yang belum memiliki Sertifikat Halal, yang artinya status halal/haram suatu produk belum jelas. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk. Pada zaman Rasulullah SAW, status halal dan haramnya suatu produk konsumsi mudah diketahui dari jenis hewannya (apakah termasuk hewan yang diharamkan atau tidak), bagaimana status kematiannya (apakah karena disembelih atau sudah menjadi bangkai), dan faktor-faktor lain yang dapat dilihat secara kasat mata. Saat ini, teknologi sudah sedemikian maju sehingga hampir mustahil bagi konsumen untuk mengetahui apa material sesungguhnya yang membentuk suatu produk. Hampir semua produk yang beredar saat ini merupakan produk olahan. Teknologi yang ada juga menyebabkan warna, bau, dan rasa dapat dengan mudahnya dimodifikasi. Dalam proses tersebut mungkin saja terjadi percampuran antara produk haram dan halal. Belum lagi, ada saja Produsen yang menyamarkan material produk dengan istilah lain, misalnya babi yang terdiri dari berbagai istilah: pork, lard, boar, dll. Produk-produk olahan saat ini termasuk dalam credential product, yaitu produk yang kualitasnya sulit untuk diketahui walaupun sudah dikonsumsi langsung oleh konsumen. Menurut Grolleau dan BenAbid,  konsumen hanya bisa mempercayai sepenuhnya keterangan Produsen mengenai kualitas produk credential karena sulit bagi konsumen untuk membuktikan sendiri. Apabila Produsen mengatakan suatu produk merupakan produk halal, konsumen tidak dapat membuktikan kebenarannya karena tidak melihat langsung proses pembuatannya. Karena sifat produk olahan yang credential ini, maka pemerintah harus mewajibkan Produsen untuk melakukan keterbukaan informasi status halal dan haram pada produk demi melindungi konsumen muslim. Apalagi berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tentunya negara wajib menjamin dan melindungi hak konsumen muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi produk halal. Sesungguhnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak setiap Konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk-produk yang dikonsumsinya. Namun sayangnya, produk-produk konsumsi yang saat ini beredar di Indonesia sebagian besar belum jelas status halal dan haramnya. Padahal informasi mengenai status halal atau haramnya suatu produk sangat penting. Informasi yang tidak jelas menyebabkan konsumen muslim rentan mengkonsumsi produk yang tidak halal. Informasi halal ditunjukkan dengan adanya Label Halal dalam kemasan produk. Label Halal diperoleh Produsen melalui proses Sertifikasi Halal dengan audit dari aspek teknologi melalui pemeriksaan material produk dan proses produksi dan audit dari aspek ketentuan hukum Islam mengenai status halal dan haram. Namun Sertifikasi Halal bukanlah suatu kewajiban, sehingga dibutuhkan kesadaran dan itikad baik dari pelaku usaha untuk melakukan Sertifikasi Halal pada produk. Harapan bagi konsumen muslim di Indonesia muncul dengan disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Apabila sebelumnya Sertifikasi Halal bersifat sukarela, dengan UU JPH ini maka Sertifikasi Halal wajib dilakukan bagi setiap produk.[4]Sementara itu bagi produk yang jelas-jelas tidak halal, Produsen diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.[5] Sebelum disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sempat ada usulan dari Tulus Abadi, pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar dilakukan Sertifikasi Haram. Usulan tersebut muncul mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk muslim maka diasumsikan lebih banyak produk-produk halal yang beredar daripada produk haram.[6]Oleh karena itu menurut pendapatnya, seharusnya yang dilakukan adalah Sertifikasi Haram, bukan Sertifikasi Halal. Namun yang menjadi pertanyaan, seandainya produk di-Sertifikasi Haram, apakah produk yang tidak memiliki Sertifikat Haram statusnya sudah pasti Halal? Tentu tidak. Bila sertifikasi hanya dilakukan bagi produk Haram, maka produk yang memiliki Sertifikat Haram statusnya sudah pasti Haram. Namun tidak berlaku vice versa, sebab suatu produk tidak bisa begitu saja diklaim halal tanpa adanya Sertifikasi Halal terlebih dahulu. Sehingga, status produk yang tidak memiliki Sertifikat Haram menjadi belum pasti halal atau haramnya atau disebut dengan syubhat.[7] Tentunya opsi Sertifikasi Haram cenderung merugikan Produsen dan Konsumen, karena tetap tidak bisa diketahui dengan pasti mana produk yang halal dan mana yang haram. Selain itu Label Haram masih memiliki konotasi negatif di kalangan masyarakat, sehingga sulit membayangkan ada Produsen yang rela membayar Sertifikasi hanya untuk mendapatkan cap “haram” pada produknya. Apabila sistem yang digunakan adalah Sertifikasi Produk Halal, setiap produk yang memiliki Sertifikat Halal sudah pasti halal. Sementara produk yang tidak memiliki Sertifikat Halal tidak serta merta statusnya menjadi haram, melainkan belum pasti statusnya halal atau haram (syubhat). Untuk memberikan kepastian status akan produk yang masih syubhat maka diperlukan keterbukaan informasi (disclosure) akan status haram suatu produk. Dengan sistem Sertifikasi Halal dan Label Halal, Produsen yang memproduksi produk halal dapat mempunyai nilai tambah bagi produknya, dan tentunya produk tersebut akan memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu konsumen muslim. Sementara Produsen yang memproduksi produk tidak halal tidak perlu repot-repot melakukan Sertifikasi Halal karena pangsa pasar mereka sudah jelas yaitu konsumen non-muslim. Namun, mereka tetap memiliki kewajiban untuk jujur mencantumkan keterangan tidak halal pada produk (tanpa melalui proses sertifikasi haram) agar konsumen muslim dapat menghindari untuk mengkonsumsi produk non-halal tersebut. Pada akhirnya, tujuan dari keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bukanlah untuk mewajibkan semua produk di Indonesia menjadi produk halal, karena keberagaman agama yang ada di Indonesia menyebabkan produk yang tidak halal masih memiliki pasarnya sendiri. Namun, cita-cita yang ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah adanya keterbukaan informasi produk. Apabila suatu produk memang benar-benar halal, Produsen diminta membuktikannya dengan Sertifikat Halal. Sementara apabila suatu produk tidak halal, maka ada harus ada label informasi yang jelas menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal. Dengan begitu, konsumen muslim punya pilihan, dan hak konsumen muslim untuk hanya mengkonsumsi produk halal sesuai dengan kepercayaannya dapat dilindungi. Ditulis oleh: Iffah Karimah tulisan ini pernah dimuat di https://muslimdialektis.tumblr.com/ [1] Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, diakses dihttp://sp2010.bps.go.id. [2] Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator 2016, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai Halal Food Market. Diakses dihttp://www.salaamgateway.com/en/food/story/report_state_of_the_global_islamic_economy_201617-salaam03102016111130/ [3] Siti Aminah. Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia. Dipresentasikan dalam seminar Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015. [4]Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. [5] Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 26 ayat (1) dan (2). [6] YLKI: Indonesia Perlu Sertifikat Haram, Bukan Sertifikat Halal, 17 Februari 2012, di http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/17/0848095/YLKI.Indonesia.Perlu.Sertifikat.Haram.Bukan.Sertifikat.Halal,diakses 14 April 2015. [7] Zulham, Urgensi Sertifikat Produk Halal: Perspektif Hukum Islam, dipresentasikan pada seminar Sertifikasi Produk Halal: Urgensi dan Polemik di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Mei 2014.