Dua tahun berlalu sudah sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun belum terdengar kejelasan mengenai pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang akan mulai berlaku efektif lima tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2018. Tentunya batas waktu yang semakin sedikit tidak menguntungkan, karena beberapa ketentuan yang memerlukan sosialisasi dan penerapan secara bertahap. Ketentuan tersebut antara lain kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.[1]Selain itu, bagi produk-produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib ada keterangan tidak halal yang tercantum pada produk.[2]

Saat ini, draft Peraturan Pelaksana UU JPH sudah mulai beredar, namun belum ada koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Kementerian Agama selaku pemegang wewenang JPH, dimana kelak BPJPH akan didirikan di bawah Kementerian Agama, belum juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain terkait pelaksanaan JPH. Belum ada forum dimana para penggiat Jaminan Produk Halal diajak duduk bersama untuk membahasnya. Padahal, tidak bisa dipungkiri bila banyak pihak yang telah berjasa dan berperan serta dalam memperjuangkan pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang sudah melaksanakan Sertifikasi Halal di Indonesia sejak tahun 1994 tentunya tidak bisa serta-merta dilepaskan. Begitu pula peran LSM-LSM yang bergerak di isu produk halal seperti Halal Corner, Halal Watch, dan lain-lain yang telah sekian lama mengedukasi masyarakat dan memperjuangkan produk halal di Indonesia. Sudah selayaknya lembaga-lembaga tersebut dilibatkan dalam penyusunan peraturan yang vital untuk melaksanakan UU JPH di Indonesia. Apalagi, berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU JPH, MUI turut memiliki peran aktif dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam hal menetapkan fatwa kehalalan produk.[3]

Masalah Kewenangan Sertifikasi Halal

Berbicara mengenai sebuah regulasi tentu tidak bisa dilepaskan dari politik di balik penyusunan regulasi tersebut. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu UU yang memakan waktu lama dalam pembahasan, dimana sejak sejak tahun 2005 Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) mulai diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan atas RUU JPH sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, sampai akhirnya, akhirnya RUU JPH disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 25 September 2014. Proses sehingga akhirnya Undang-Undang ini disetujui berlangsung cukup panjang, mengingat RUU JPH sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas sejak Tahun 2011. Dalam proses pembahasan di DPR, sempat terjadi pro-kontra mengenai RUU ini, khususnya dalam hal kewenangan pemberian sertifikat halal.

Bila ditinjau dari sejarah panjang pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia, MUI beserta LPPOM MUI memegang peranan penting. Sebelum disahkannya UU JPH, MUI dan LPPOM MUI bertugas melakukan Sertifikasi Halal pada produk-produk yang beredar di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memang bukan lembaga yang berada di bawah Pemerintah, namun MUI yang merupakan kumpulan dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia memiliki legitimasi dari Kementerian Agama untuk melakukan Sertifikasi Halal. Majelis Ulama Indonesia melakukan tugasnya memberikan Fatwa Halal melalui proses ijtihad para ulama MUI berdasarkan hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan di LPPOM MUI.

Namun, kewenangan MUI terbatas karena MUI hanya berwenang untuk melakukan audit terhadap produk-produk yang diajukan untuk Sertifikasi Halal oleh Produsen, dan melakukan audit atas produk di pasaran yang mencantumkan Label Halal.[4] Selama ini Sertifikasi Halal masih bersifat voluntary (kebolehan) buka mandatory (kewajiban), sehingga Produsen melakukan Sertifikasi Halal atas kemauan sendiri. Dengan melakukan sertifikasi halal, artinya produsen menundukkan diri kepada hukum yang diatur oleh MUI terkait produk halal. Bila ada sebuah produk X yang tidak melakukan Sertifikasi Halal, tentunya MUI tidak dapat menyatakan bahwa produk tersebut otomatis merupakan produk yang tidak halal. MUI hanya bisa mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut belum punya Sertifikat Halal, yang artinya MUI tidak bisa menjamin kehalalan produk tersebut. Adapun MUI juga tidak memiliki kewenangan pemberian sanksi bagi Produsen yang melanggar ketentuan Sertifikasi Halal. Majelis Ulama Indonesia hanya berwenang untuk memberikan peringatan kepada Produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan MUI.

Masih banyak produk-produk yang berada di luar jangkauan pengawasan LPPOM MUI karena belum memiliki Sertifikat Halal. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, total persentase produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal baru sebanyak 26,11%.[5] Sehingga masih sedikit produk yang dapat diatur dan bisa diawasi oleh MUI. Masih banyak produk-produk yang beredar di pasaran yang tidak dapat diketahui status halal dan haramnya.

Kewenangan MUI tersebut ternyata masih menimbulkan pro-kontra tersendiri di kalangan masyarakat. Pemasukan yang didapat MUI dari Sertifikasi Halal tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah karena MUI tidak berada di bawah Pemerintah.

Masalah kewenangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sejak tahun 2005 diajukan di DPR. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Apabila sebelumnya Sertifikasi Halal bersifat sukarela, dengan UU JPH ini maka Sertifikasi Halal wajib dilakukan bagi setiap produk.[6] Sementara itu bagi produk yang jelas-jelas tidak halal, Produsen diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Selain itu, kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Halal tidak lagi dimiliki oleh MUI, namun akan dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah yang menangani masalah Sertifikasi Halal di bawah Kementerian Agama.

Pergantian kewenangan ini tidak menghilangkan peran MUI sepenuhnya, sebaliknya kewenangan MUI lebih diperluas walaupun dengan peran yang berbeda. Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan memberikan Fatwa Halal dengan sidang fatwa halal bersama BPJPH dan kementerian terkait. Selain itu, MUI juga berwenang untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal yang akan didirikan. Sementara apabila sebelumnya lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk dari aspek ilmiahnya hanya LPPOM MUI, saat ini LPPOM MUI kedudukannya menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal. Kedepannya, dimungkinkan bagi lembaga-lembaga pemeriksa halal lain untuk memiliki kewenangan tersebut.

Isu UU JPH di Indonesia tenyata cukup diminati banyak negara, dimana selama pembahasan UU JPH, “fraksi balkon” ruang sidang DPR dipadati oleh perwakilan dari kedubes negara-negara asing yang memantau jalannya pembahasan. Hal ini wajar karena isu JPH juga menyangkut kepentingan negara-negara lain, dalam hal ini negara yang mengimpor produknya ke Indonesia. Sebab, ketika UU JPH berlaku efektif, produk-produk impor tidak bisa dengan bebas beredar tanpa menjalani screening terlebih dahulu. Ada barrier yang diterapkan oleh UU JPH sehingga produk impor harus memiliki sertifikasi halal atau mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, sebagai syarat untuk memperdagangkan produk di Indonesia.

Belum lagi dinamika politik yang terjadi di parlemen itu sendiri, dimana beberapa partai-partai politik sempat menolak keberadaan UU Jaminan Produk Halal. Hal ini karena adanya ketakutan-ketakutan akan UU Jaminan Produk Halal yang dikhawatirkan tidak mengakomodir masyarakat minoritas muncul di kalangan pemeluk agama selain Islam. Ada kekhawatiran, aturan dalam Undang-Undang ini menimbulkan kesenjangan antar umat beragama.[7] Namun menurut Chairunissa anggota DPR dari Fraksi Golkar, sesungguhnya RUU ini memiliki pengkhususan tersendiri, karena RUU ini hanya terikat bagi umat Islam saja. Halal atau haramnya sebuah produk dalam RUU ini hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Sedangkan untuk umat beragama lain tidak berlaku ketentuan ini. Menteri Agama Maftuh Basyuni juga menjamin keberadaan RUU ini tidak akan menimbulkan kesenjangan. Undang-Undang ini hanya berlaku pada orang muslim dan orang yang tidak mau. Keberadaan Undang-Undang ini akan membuat kejelasan bagi orang nantinya, mana produk yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Sehingga produsen tidak bisa sembarangan menjual produknya dengan bebas tanpa memenuhi aturan yang ada.[8]

Dampak Keberadaan UU JPH

Ketentuan dalam UU JPH mewajibkan setiap barang harus berlabel halal, namun apabila suatu barang jelas-jelas tidak halal, produsen harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal. Spirit dalam UU JPH adalah keterbukaan informasi agar konsumen muslim tidak dirugikan bila mengkonsumsi produk tidak halal, yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Ketentuan ini secara tidak langsung tentu akan merugikan produsen yang menjual produk-produk tidak halal. Selama ini, mereka dapat menjual produk-produk kepada konsumen muslim dengan bebas tanpa perlu label halal. Tentunya hal ini akan merugikan apabila mereka harus membuka informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut sesungguhnya tidak halal. Konsumen muslim akan memilih untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut, yang tentunya berdampak pada omzet yang akan menurun dengan drastis.

Hal ini juga berlaku bagi barang-barang impor. Selama ini, produk-produk konsumsi impor (contohnya mie “Samyang” yang sempat populer) dapat dengan bebas masuk dan dijual di Indonesia tanpa ada keterangan halal atau tidaknya produk tersebut. Bila UU JPH berlaku, produk impor tidak bisa masuk ke Indonesia sebelum ada status yang jelas menaytakan halal atau tidaknya suatu produk. Ini bisa menjadi barrier untuk membatasi peredaran produk impor di Indonesia. Tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi importir.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal sepintas terlihat hanya membebani pelaku usaha. Kewajiban sertifikasi halal tentunya akan menambah biaya produksi. Namun sesungguhnya sertifikasi halal memberi value addedtersendiri bagi pelaku usaha. Label halal merupakan jaminan mutu, dimana produk halal dengan sendirinya merupakan produk yang terjamin kualitasnya.

Pelaku usaha yang baik dapat melihat benefit yang akan mereka dapatkan jika melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal terbukti dapat membuat penjualan produk meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lada, dkk. di restoran Mc Donald’s yang terletak di Singapore, penjualan restoran tersebut setelah memiliki Sertifikasi Halal mengalami peningkatan jumlah konsumen sebanyak delapan juta dalam setahun.[9]

Peluang tersebut disadari oleh Marugame, restoran Jepang yang baru beberapa tahun terakhir masuk Indonesia. Demi mendapatkan Sertifikasi Halal, Marugame mengganti bahan baku yang tidak halal menjadi bahan baku halal tanpa mengubah rasa khas dari makanan itu sendiri.[10] Dalam waktu singkat, Marugame sudah memiliki sertifikasi halal MUI, yang dipampang jelas di setiap outletnya. Mereka menyadari, pangsa pasar muslim di Indonesia begitu menjanjikan. Sehingga, Sertifikasi Halal yang mereka lakukan menjadi value added produk; yang dengan sendirinya akan membawa keuntungan bagi mereka. Konsumen muslim pun merasa kehalalan produk terjamin sehingga mereka akan menjadikan restoran tersebut sebagai preferensi.

Kesimpulan

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah regulasi yang sudah dinanti-nanti dan diharapkan dapat menjadi katalis industri produk halal di Indonesia. Selain itu, bagi pelaku usaha, Sertifikasi Halal akan menjadi value added bagi produk-produk yang dihasilkan. Diharapkan, Indonesia beberapa tahun ke depan tidak lagi sekedar menjadi pasar nomor satu bagi produk halal, namun menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia, mengalahkan Malaysia. Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran serta dari segala pihak. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar stake-holder antara lain Kementerian Agama, LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI, agar peralihan kewenangan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik. Tentunya, dalam penyusunan kebijakan juga penting mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha agar ketentuan sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha agar menyadari urgensi sertifikasi halal.

Ditulis oleh : Iffah Karimah


tulisan ini pernah dimuat di halaman https://muslimdialektis.tumblr.com/

[1] Pasal 68 UU Jaminan produk Halal

[2] Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU JPH

[3] Pasal 10 ayat (1) UU JPH.

[4]Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor:Kep.311/MUI/IX/2000.

[5] Siti Aminah. Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia. Dipresentasikan dalam seminar Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015.

[6]Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

[7] _____________. “Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU.” HukumOnline.com. Selasa, 17 Februari 2009.http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu

[8] _____________. “Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU.” HukumOnline.com. Selasa, 17 Februari 2009.http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu

[9] Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management2(1), 66-76

[10]

Diandra Caesarlita, “Marugame Udon & Tempura Resmi Dinyatakan Halal” Sindonews.com, Selasa,  10 November 2015 diakses dihttp://lifestyle.sindonews.com/read/1060416/185/marugame-udon-tempura-resmi-dinyatakan-halal-1447150745